REFORMASI KEUANGAN NEGARA

Diposting oleh Inspirasi Kecilku on Senin, 21 Juni 2010

sebelum tahun 2003, keuangan negara indonesia masih menggunakan ketentuan perundangan peninggalan bekolonial belanda yang masih berlaku menurut aturan peralihan UUD 1945.
peraturan peninggalan belanda tersebut antara lain ;

  1. Indische Comptabiliteitswet, biasa disingkat ICW stbl 1925 No. 448.
  2. Indische Bedrijvenwet, biasa disingkat IBW stbl 1927 No. 419.
  3. Regleme voorhet Administratief Beheer, biasa disingkat RAB stbl 1933 No. 381.
sedangkan untuk pemeriksaan pertanggung jawaban keuangan negara juga masih menggunakan peraturan perundangan belanda yaitu instructie en verdere bepalingen voor de algemeene Rekenkamer, biasa disingkat IAR stbl 1933 No. 320.

peraturan perundangan yang lama tersebut tidak lagi dipakai karena dianggap tidak lagi mampu mengikuti dinamika perkembangan kenegaraan di indonesia. oleh karena itu, meski secara formal paket perundangan peninggalan belanda tersebut masih berlaku, tetapi secara materiil sebagian dari ketentuan lama tidak lagi digunakan.

beberapa hal yang menjadi dasar diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pengganti peraturan perundang-undangan belanda yang lama adalah adanya beberapa kelemahan yang timbul dari perangkat perundangan-undangan lama tersebut, antara lain;

  • kelemahan di bidang peraturan perundang-undangan.
  • kelemahan di bidang perencanaan dan penganggaran.
  • kelemahan di bidang perbendaharaan.
  • kelemahan di bidang auditing.

kelemahan tersebut sebenarnya memang sudah dirasakan sebelumnya, tetapi penggunaannya masih dilakukan karena solusi yang ditemukan masih bersifat parsial.
kelemahan yang ada dalam aturan lama ditutup dengan membuat aturan baru yang dibuat khusus untuk mengganti pasal dari aturan lama yang menyebabkan kelemahan. aturan yang lama masih tetap berlaku, tetapi khusus untuk pasal yang diamandemenkan berlaku ketentuan yang baru.

dan pada saat tahun 2003-2004 pemerintah melakukan perombakan peraturan keuangan negara dengan mengganti seluruh peraturan yang lama dan pada tahun tersebut bersama dengan DPR mengeluarkan satu paket peraturan perundang-undangan bidang keuangan yang terdiri dari ;


UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.
UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.
UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

{ 6 komentar... Baca atau Berikan Komentar }

owes mengatakan...

Reformasi kebablasan bos, dengan dikeluarkannya sbb :
UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.
UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.
UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

Terjadi sbb :
1. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat semakin luas bahkan
dapat dikatakan menjarah kepada kewenangan Eksekutif.
2. Kewenangan Kementrian/Lembaga semakin luas, sehingga
kontrol berkurang
3. Kementrian Keuangan (Ditjen Anggaran, DJPK dan
Perbendaharaan) hanya sebagai administrator

Ekses :
Korupsi meluas diberbagai kementrian/lembaga, dalam kuantitas maupun kualitas

Inspirasi Kecilku mengatakan...

1. kewenangan DPR yang semakin meluas bisa dipicu oleh berbagai sebab yang tidak terkait secara langsung dengan reformasi keuangan negara.

2. k/l juga tidak terbukti secara jelas memiliki kewenangan yang meluas seperti yang dimaksud. sebab mereka masih melakukannya sesuai tupoksi.

3. DJA, DJPK, dan DJPB tidak bersifat sebagai administrator. mereka juga memiliki tugas yang semakin spesifik sehingga lebih mudah dalam pencapaian good governance.

reformasi keuangan negara memberikan kejelasan yang dapat mengantarkan kita pada tatanan pemerintahan dan tata kelola keuangan yang lebih baik. jika sekarang masih terdapat penyimpangan, itu merupakan pihak yang kurang disiplin dalam melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan.

dimdroid mengatakan...

Terimakasih atas informasinya, sangat membantu.
salam kenal dari saya mahasiswa fakultas Ekonomi :)

Anonim mengatakan...

Aturan yang mendasari dalam pelaksanaan pemerintahan khususnya pengelolaan keuangan negara sebenarnya sudah mengatur dengan cukup. Yang menjadi kendala dalam mewujudkan good governance adalah bagaimana pihak-pihak yang terkait (pemerintah, masyarakat, dan swasta) berperan sesuai dengan fungsi masing-masing dengan menjunjung tinggi itegritas dan etika. Integritas menyangkut nilai-nilai dalam kehidupan berupa kejujuran, disiplin, bertanggung jawab, Sedangkan etika terkait dengan nilai-nilai dan norma dalam berperilaku etis. Sistem mungkin saja ada kelemahan, tetapi kalau semua pihak dapat bertindak jujur dan bertanggung jawab, maka perilaku curang (pencurian, korupsi, penggelapan dll) tidak akan terjadi. Pertanggung jawaban paling hakiki adalah pertangung jawaban kepada Alloh SWT yang maha mengetahui, bukan saja apa yang dilakukan oleh manusia, bahkan niat yang masih dihatipun diketahui. Untuk mengetahui benar dan salah maka carilah pedomannya. Kalo ingin mendapatkan dunia maka carilah ilmu, dan untuk mendapatkan akhirat carilah ilmu.

Anonim mengatakan...

UU Keuangan Negara dibuat oleh para anggota DPR pada masa itu, mereka memasukkan unsur - unsur yang tentu saja akan dapat memudahkan mereka dalam menguasai anggaran, sekarang dapat kita lihat belanja bansos di berbagai kementerian menjadi bancakan partai2 politik tersebut, birokrasi yang terlalu ribet dan tumpang tindih peraturan menjadi salah satu hambatan yang paling besar dalam melaksanakan eksekusi porgram. Para pembuat UU tersebut tidak memiliki pengalaman di bidang eksekutif yang mengakar sampai kebawah, sebagai contoh pembangunan jalan di suatu tempat bisa berbulan-bulan lamanya hanya untuk menetapkan pemenangnya krn saling sanggah antara satu peserta dengan yang lainnya, yg menjadi korban adalah masyarakat. Sistem keuangan yang terlalu kebarat-baratan yang berpatokan pada prinsip akuntansi kapitalis barat menjadikan negara ini seolah-olah sudah menjadi sebuah kaptalisme besar yang sudah tentu tidak berpihak pada rakyat. Negara harusnya menciptakan sistem yang efektif efisien dan tidak condong ke barat yang berpaham kapitalisme, dan tentu saja tidak sesuai dengan UUD 1945 bahwa cabang - cabang ekonomi dikuasasi negara dan digunakan untuk mensejahterakan rakyat.

Unknown mengatakan...

referensinya dar mana?

Posting Komentar

 

Daftar Blog Saya

Komentar Terbaru

Pengikut